Berita56,Toraja - DPRD Tana Toraja minta Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung segera terbitkan SK Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang memenuhi syarat.
Diketahui, SK Pengangkatan TKD tahun 2021 diterbitkan oleh Bupati Nicodemus Biringkanae.
Namun, SK TKD tersebut ditarik di masa pemerintahan Theofilus Allorerung yang dilantik sebagai Bupati Tana Toraja pada Februari 2021 lalu.
Alasan penarikan SK TKD tersebut untuk dilakukan verifikasi ulang keberadaan TKD yang mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemkab Tana Toraja.
Ironisnya, dua setengah bulan menjelang akhir tahun 2021, pemkab Tana Toraja belum juga mengembalikan SK TKD kepada pemiliknya.
Padahal, tim verifikasi bentukan pemkab Tana Toraja mulai melakukan verifikasi TKD pada Juli 2021.
Akibat penarikan SK tersebut, nasib ribuan TKD yang selama ini tulus mengabdi di berbagai OPD tidak jelas.
Mirisnya, meski sudah berkarya di tempat nya mengabdi, TKD di lingkup pemkab Tana Toraja belum dibayarkan gajinya oleh pemerintah setempat sudah sepuluh bulan, terhitung Januari hingga Oktober 2021.
"Setelah menerima rekomendasi hasil rapat Komisi I DPRD terkait TKD, atas nama Pimpinan DPRD Tana Toraja mendesak Bupati segera mengembalikan SK TKD ke TKD yang memenuhi persyaratan," tegas Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi.
Dia mengatakan Pimpinan dan Anggota DPRD Tana Toraja menghargai mekanisme verifikasi TKD yang dilakukan tim verifikasi yang dibentuk pemerintah daerah.
Bupati dan jajarannya pun harus menghargai dan segera menindaklanjuti hasil verifikasi TKD itu.
Siapapun TKD yang memang tidak melaksanakan tugasnya wajib dievaluasi. Sebaliknya, pemkab Tana Toraja segera menyelesaikan administrasi serta membayar honor TKD yang benar-benar mengabdi untuk daerah.
"Pemkab segera kembalikan SK TKD yang memang memenuhi syarat serta bayarkan gajinya," jelas Welem.
Informasi yang diperoleh, DPRD Tana Toraja melalui rapat Badan Anggaran menyetujui alokasi anggaran honor TKD di lingkup pemkab Tana Toraja tahun anggaran 2021.
Namun, hingga pertengahan Oktober, honor TKD tak kunjung dibayarkan pemerintah Tana Toraja. (TB)
