Berita56,Jakarta---Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan langkah evaluasi total terhadap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu fokus utama yang dirombak adalah kebijakan pemberian insentif tetap (flat) sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG, yang dinilai memicu pemborosan anggaran.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa dalam aturan sebelumnya, dana Rp6 juta diberikan sama rata tanpa melihat volume kerja dapur tersebut
"Skema yang lama, mau dapur itu melayani 1.500 anak atau hanya 500 anak, insentifnya tetap sama Rp6 juta per hari. Ke depan, sistem ini tidak akan dipakai lagi," ujar Agustina di Kompleks Parlemen, Jakarta. Senin (15/6)
Untuk mengatasi celah anggaran tersebut, BGN saat ini tengah melakukan penataan ulang (refocusing) data penerima manfaat di setiap wilayah. Pemerintah menyiapkan beberapa strategi baru, di antaranya:
Sistem Proporsional: Nilai insentif dapur ke depan akan dihitung berdasarkan jumlah riil anak yang dilayani, bukan lagi angka tetap.
Penggabungan Dapur Kecil: SPPG yang memiliki kuota penerima terlalu sedikit di satu wilayah akan digabungkan demi efisiensi operasional
Memanfaatkan momen libur sekolah saat ini, operasional dapur MBG dihentikan sementara untuk proses audit menyeluruh terkait fasilitas dan standar kelayakan.
Meskipun ada pemangkasan dan efisiensi pada biaya operasional dapur, Kepala BGN Nanik S. Deyang memastikan bahwa anggaran untuk bahan baku makanan tidak akan dikurangi sedikit pun.
Komitmen untuk memberikan makanan berkualitas dengan gizi seimbang bagi anak-anak tetap menjadi prioritas utama.
Langkah reformasi ini diharapkan dapat membuat pengelolaan anggaran negara untuk program prioritas ini menjadi jauh lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran.(*/TB)
Langkah reformasi ini diharapkan dapat membuat pengelolaan anggaran negara untuk program prioritas ini menjadi jauh lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran.(*/TB)
