Berita56,Jakarta---- Sumatra Utara kembali dilanda krisis listrik yang mengingatkan masyarakat pada kondisi tahun 2017 silam. Dalam sepekan terakhir, sistem kelistrikan di sejumlah wilayah, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, mengalami gangguan parah hingga memicu pemadaman massal yang masih berlangsung hingga hari ini.
Ade, warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, menuturkan bahwa pemadaman bergilir terus terjadi sejak ambruknya belasan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV pada Kamis (4/6/2026).
"Sampai hari ini pemadaman listrik masih terjadi. Setiap hari minimal tiga jam listrik padam," ujar Ade kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Ade menyesalkan sikap PT PLN (Persero) yang sejauh ini hanya menyampaikan permohonan maaf tanpa memberikan kepastian kapan pasokan listrik kembali normal.
"Katanya PLN bekerja ekstra untuk memulihkan sistem kelistrikan, tetapi sampai sekarang tidak ada jaminan listrik akan stabil. Pemadaman ini sudah berlangsung hampir sepekan sejak 4 Juni. Ironisnya, proses perbaikan jaringan baru diprediksi selesai 14 Juni," keluhnya.
Dampak dari krisis ini pun mulai memukul perekonomian warga. "Banyak masyarakat mengeluh alat elektronik mereka rusak. Bahkan, para peternak ayam rugi besar karena ribuan ternak mereka mati akibat pemadaman. PLN jangan cuma minta maaf, harus ada kompensasi yang jelas bagi pelanggan," tegas Ade.
Menanggapi situasi tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai insiden ini menjadi bukti kegagalan manajemen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
"Sebagai pelanggan yang patuh membayar tagihan setiap bulan, masyarakat berhak mendapatkan listrik yang andal. Ada hak dan kewajiban di sini. Kewajiban kita membayar, hak kita adalah menikmati listrik tanpa biar-pet," kata Yudhistira di Jakarta.
Ia menambahkan, di era modern ini listrik telah menjadi kebutuhan primer yang vital bagi seluruh aktivitas masyarakat.
"Saat ini semua perangkat rumah tangga bergantung pada listrik. Kalau terus-menerus padam seperti ini, kita seperti kembali ke zaman batu. PLN tidak perlu menggaungkan jargon listrik andal jika realitas di lapangan berbeda," kritiknya tajam.
Yudhistira pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus pemadaman massal (blackout) yang terus berulang. Ia meminta pemerintah mengevaluasi posisi Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
"Kami berharap Presiden Prabowo peka terhadap isu kelistrikan ini. Jangan bicara soal pembangunan pembangkit hingga ribuan Megawatt jika tata kelola di internal PLN belum beres. PLN butuh penyegaran, salah satunya dengan mencopot Dirut Darmawan Prasodjo yang kami nilai gagal. Semoga perubahan itu terwujud dalam RUPS nanti," pungkas Yudhistira.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan pernyataan COO Danantara, Dony Oskaria, PT PLN (Persero) dijadwalkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 15 Juni 2026 mendatang.(*/TB)
