Kepala BKPPD Baso Parjuni
Berita56,Mamasa — Setelah mencuatnya kasus viral meninggalnya seorang pasien lansia di Puskesmas Nosu, Kabupaten Mamasa,Bupati Mamasa, Welem Sambolangi secara resmi membebastugaskan Kepala Puskesmas Nosu, Bd. Adolfina Y.T., S.Tr.Keb.. Keputusan ini diambil menyusul hasil investigasi yang dilakukan tim gabungan Pemkab Mamasa.
Tim investigasi terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPPD Baso Parjuni, dan Inspektorat, dengan pengamanan dari aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolsek Pana’.
Tim ini telah turun langsung ke lokasi, memeriksa sistem pelayanan, kronologi kejadian, dan melakukan konfirmasi dengan keluarga pasien.
Dalam pernyataannya, Kepala BKPPD Mamasa, Baso Parjuni, menyebut bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelalaian layanan, khususnya pada ketidakhadiran petugas medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) saat pasien tiba dalam kondisi kritis.
"𝐼𝐺𝐷 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑎𝑝𝑎 𝑝𝑢𝑛. 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛,” 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑜.
Hal ini diperkuat dengan rekaman video berdurasi lebih dari empat menit yang diunggah ke media sosial, menampilkan seorang wanita lanjut usia yang tergeletak tanpa mendapat penanganan medis selama lebih dari 15 menit, hingga akhirnya meninggal dunia. Video tersebut memicu kemarahan publik.
Insiden tersebut mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Salah satu organisasi yang paling vokal adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Mamasa. Mereka menilai kasus ini sebagai puncak dari buruknya manajemen dan lemahnya kepemimpinan Kapus Nosu dalam menjamin pelayanan kesehatan publik.
“𝐼𝑛𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎. 𝑆𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎. 𝐾𝑎𝑚𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠𝑎𝑘 𝐵𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑜𝑝𝑜𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑢𝑠 𝑁𝑜𝑠𝑢 𝑑𝑒𝑚𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒𝑔𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑖𝑤𝑎 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎,” 𝑢𝑗𝑎𝑟 𝐾𝑒𝑡𝑢𝑎 𝐺𝐴𝑀𝐾𝐼 𝑀𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎, 𝑌𝑢𝑠𝑡𝑖, 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠𝑦𝑎.
Dituding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, Kepala Puskesmas Nosu, Bd. Adolfina Y.T., S.Tr.Keb., akhirnya angkat bicara dan menyampaikan kronologi dari sudut pandangnya.
Menurut Adolfina, kejadian berlangsung sangat singkat dan dalam kondisi yang serba mendesak.
Sekitar 30 menit sebelum pasien tersebut tiba, petugas jaga meninggalkan Puskesmas untuk mengantar pasien rujukan ke RS Polewali karena ada pasien yang harus dirujuk. Sementara satu-satunya perawat yang masih berada di gedung sedang menangani pasien bersalin di lantai dua.
“𝐾𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔, 𝑆𝑎𝑡𝑝𝑎𝑚 𝑘𝑎𝑚𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔𝑔𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛. 𝑁𝑎𝑚𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠. 𝑆𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑡𝑢. 𝐵𝑢𝑡𝑢ℎ 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑗𝑢 𝑘𝑒 𝑃𝐾𝑀, 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑖𝑏𝑎, 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙,” 𝑢𝑗𝑎𝑟 𝐴𝑑𝑜𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎.
Penjelasan Adolfina tersebut turut dikuatkan oleh satpam yang bertugas saat itu, Soleman Sulle. Ia membenarkan bahwa satu perawat sedang menangani proses persalinan dilantai 2 dan bahwa waktu dari kedatangan pasien hingga meninggal memang berlangsung cepat—sekitar 10 menit.
Adolfina juga menegaskan bahwa kejadian ini tidak semata-mata karena kelalaian petugas, tetapi mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam: minimnya sumber daya manusia. Puskesmas Nosu, kata dia, saat ini tidak memiliki dokter dan hanya mengandalkan empat tenaga kesehatan yang harus berjaga secara bergiliran selama 24 jam.
“𝐾𝑎𝑚𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎. 𝐾𝑎𝑚𝑖 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑚𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎. 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠𝑎𝑘 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑖,” 𝑢𝑗𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎.
Kasus Nosu menjadi cermin telanjang kondisi pelayanan dasar di pelosok negeri: tenaga medis minim, fasilitas terbatas, dan SOP yang longgar. Ketika sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya, satu kelalaian bisa berarti hilangnya nyawa.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Pemkab Mamasa dan Dinas Kesehatan—bukan hanya soal pencopotan, tapi juga perbaikan menyeluruh agar tragedi seperti ini tidak lagi menjadi "hal biasa" di daerah-daerah yang paling membutuhkan layanan kesehatan.(*𝑳𝒆𝒐)
