Plt Kepala Bappeda Toraja Utara Irma Patandung
Berita56,Toraja - Plt Kepala Bappeda Toraja Utara Irma Patandung akhirnya buka suara terkait penggunaan anggaran rutin di Bappeda.
Ia menyampaikan klarifikasi sehari setelah mencuat desakan mundur untuknya.
"Selamat sore pak saya mau klarifikasi pemberitaan ta di media terkait dana kajian Rp3,3 miliar. Itu bukan Rp3,3 miliar tapi Rp3,7 miliar. Dan itu anggaran rutin untuk satu tahun. Itu porsinya banyak termasuk pendampingan OPD-OPD saat melakukan rapat," kata Irma via telepon, Selasa sore (14/12/2021) dikutip dari Pedoman Media.
Irma mengatakan, anggaran Rp3,7 miliar itu adalah total semua kegiatan di 2021. Adapun anggaran kajian yang sebelumnya disebutkan Rp3,3 miliar tidak benar.
"Anggaran kajian itu hanya Rp80 juta. Bukan Rp3,3 miliar. Ini hanya satu kajian itu, untuk melakukan servei terhadap kepuasan masyarakat. Dan itu kami kerjakan dengan statistik," ungkap Irma.
Sehari sebelumnya Irma mendapat kritik keras dari aktivis karena dianggap tak transparan dalam penggunaan anggaran di Bappeda.
Sikap tertutup Plt Kepala Bappeda menurut Presidium.Sultan Hasanuddin Coruuption Wacth (SHCW).Andi Maliq tak sejalan dengan sikap Bupati Toraja Utara Bassang, yang energik, responsif dan visioner.
Bupati Bassang harus tegas,lakukan evaluasi bila perlu ganti Plt Kepala Bappedda agar akselerasi pembangunan di Kabupaten Toraja Utara yang berjalan cepat tak terhambat,tegas Andi Maliq.
Lanjut Andi Maliq sikap tertutup Plt Kepala Bappeda ini menimbulkan berbagai macam persepsi.
Pertama, publik bisa beranggapan ia menutupi sesuatu. Kedua, ada masalah serius di Bappeda yang tak ingin diketahui publik.Ini menimbulkan tanda tanya besar.
Apalagi sikap plt tertutup saat polemik dana kajian Bappeda Rp3,3 miliar mencuat.Inikan malah menimbulkan kecurigaan.
"Saat dana itu diungkit, plt malah bersikap melempar tanggung jawab kepada pihak lain," jelas Andi Maliq.
Karena itu Andi Maliq minta kejari turun tangan untuk mengusut anggaran dana kajian Bappeda yang dinilai sangat fantastis itu.
"Saya minta dengan tegas Kejari Tana Toraja agar turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap anggaran yang besar tersebut, dan melakukan penegakan hukum kalau ada pelanggaran," ujar Andi Maliq.
Anggaran kajian perencanaan kegiatan di Bappeda Toraja Utara tahun 2021 menjadi pembicaraan di masyarakat, setelah diketahui nilainya mencapai Rp3,3 miliar. Anggaran ini dinilai fantastis dan terkesan tidak wajar.
Kepala Bidang Anggaran BPKAD Torut, Salmon mengaku nilai anggaran itu memang menyentuh Rp3,3 miliar. Namun ia tak bisa merinci mengenai item-itemnya.
Menurutnya, Bappeda lebih mengetahui rincian itu.
"Anggaran keseluruhan perencanaan pada kantor Bappeda tahun ini memang Rp3,3 miliar. Tapi secara rinci saya tidak tahu," kata Salmon.
Menurut Salmon, dinas teknis jauh lebih tahu anggaran kegiatannya masing-masing. Karena merekalah yang menentukan program dari tahap awal sampai pelaksanaan.
"Jadi lebih baik ditanyakan ke Bappeda. Tentu mereka lebih rinci," jelasnya.
Sementara itu Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Toraja Utara, Irma Patandung mengaku tidak tahu pasti soal jumlah anggaran perencanaannya.
Dia berbalik menyebut BPKAD sebagai pihak yang paling paham soal itemnya.
"Kalau kita mau tahu soal jumlah anggran kajian kami silakan ke bidang anggaran pak di BPKAD. Cari di sana namanya Pak Salmon. Beliau kepala bidang angaran. Dia yang tahu soal itu," kata Irma.
Irma tak mau merinci penyaluran anggaran yang disebut mencapai Rp3,3 miliar. Menurut dia, berapapun nilai anggaran tentu disesuaikan dengan kebutuhan.
Irma dalam klatifikasinya juga menyebutkan, penyerapan anggaran di Bappeda hingga pertengahan Desember sudah mencapai 80%.
"Jadi anggaran kami yang Rp3,7 miliar itu baru 80% karena itu terkait dengan ketersedian anggaran di BPKAD. Tidak mungkin juga kita mau paksakan cairkan 100% pak kalau memang anggaran tidak tersedia," imbuh Irma(*).
