Berita56,Toraja— Alokasi anggaran publikasi media pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tana Toraja untuk tahun anggaran 2026 menjadi pusat perhatian dalam Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama DPRD Tana Toraja, Rabu (22/04/2026).
Anggaran sebesar Rp150 juta tersebut dinilai masih minim, namun DPRD mengingatkan agar pengelolaannya dilakukan secara adil dan transparan tanpa ada diskriminasi terhadap media tertentu.
Kepala Dinas Kominfo Tana Toraja, Berthy Mangontan, menjelaskan bahwa dana tersebut disiapkan untuk menjalin kemitraan publikasi dengan media yang beroperasi di wilayah Tana Toraja. Meski demikian, ia mengakui bahwa besaran anggaran saat ini masih jauh dari kata ideal.
"Tahun ini tersedia Rp150 juta untuk kerja sama media. Namun, jika melihat jumlah media yang ada, nominal ini memang masih kurang, Pak," ungkap Berthy di hadapan anggota dewan.
Menanggapi pengakuan tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Tana Toraja, Yusuf Pangaroan, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi Kominfo untuk bersikap eksklusif atau "tebang pilih" dalam merangkul mitra pers.
Menurut Yusuf, ada beberapa poin krusial yang harus diperhatikan Kominfo ke depannya:
Kominfo diminta tidak memilah-milah media secara subjektif. Seluruh media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah.
Yusuf menyarankan agar Kominfo lebih sering melakukan dialog informal, seperti "ngopi bareng," guna mempererat sinergi dengan para jurnalis.
Pemerintah daerah diharapkan tetap terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun dari pers sebagai bentuk kontrol sosial.
"Kominfo harus meningkatkan kerja sama. Jangan sampai muncul kesan tebang pilih. Rangkul semua media, jangan memilah, agar ini menjadi bahan evaluasi serius ke depan," tegas legislator dari Partai Nasdem tersebut.
Di akhir rapat, Yusuf berharap agar pengelolaan anggaran publikasi di masa mendatang dapat dilakukan secara lebih proporsional.
Langkah ini penting untuk menjamin hak publik dalam mendapatkan informasi sekaligus mendukung iklim keterbukaan informasi publik yang sehat di Kabupaten Tana Toraja.(*/TB)
