Berita56,Mamasa – Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Dinas Pendidikan menggelar pertemuan besar yang diikuti sekitar 500 kepala sekolah tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Mamasa. Pertemuan ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan pada Selasa, 27 Mei 2025, dan dipimpin langsung oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, Rusli, turut memfasilitasi jalannya kegiatan, yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Inspektur Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Badan Keuangan Daerah.
Dalam arahannya, Bupati Mamasa menegaskan pentingnya mempercepat proses penginputan data pokok pendidikan (Dapodik) sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperkuat basis data pendidikan yang akurat dan terpercaya.
Data ini menjadi fondasi utama dalam perencanaan pendidikan, penyaluran bantuan, dan perhitungan kebutuhan tenaga pendidik.
Bupati juga menyoroti praktik-praktik yang tidak dibenarkan, seperti pemotongan dana BOS dan DACIL. Ia meminta agar semua kepala sekolah mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel demi mendukung operasional pendidikan yang efektif di wilayah masing-masing.
Hal serupa juga berlaku pada proses administrasi jabatan, di mana Bupati menekankan bahwa penunjukan kepala sekolah harus melalui SK Pelaksana Tugas (Plt) yang sah, bukan hanya berdasarkan nota tugas.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan tidak boleh terjadi di lingkungan Pemda Mamasa.
Jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan dedikasi dan integritas, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi. Ia meminta seluruh kepala sekolah agar menjauhi praktik tersebut dan menjadi teladan dalam menjaga marwah institusi pendidikan.
Dalam konteks tahun politik, Bupati juga mengingatkan seluruh guru dan kepala sekolah untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Ia menekankan bahwa tugas utama tenaga pendidik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menjadi bagian dari arena politik.
Pada bagian akhir arahannya, Bupati menegaskan bahwa hanya dirinya sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan pengangkatan dan pemberhentian jabatan.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada ASN di lingkup Pemda Mamasa yang bekerja melebihi kewenangan yang dimilikinya.
Melalui forum ini, Bupati mengajak seluruh kepala sekolah dan guru untuk bekerja sama membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa dunia pendidikan adalah wajah utama peradaban suatu daerah, dan keberhasilannya sangat bergantung pada integritas dan kolaborasi semua pihak.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi para kepala sekolah untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah.
Dengan semangat kolaboratif ini, Pemda Mamasa berharap kualitas pendidikan di daerah akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah.(*.𝑳𝒆𝒐)
