Berita56,Mamasa— Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 pada Senin, 14 April 2025 di Objek Wisata Sarambu Liawan, Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi; Wakil Bupati Mamasa, Sudirman; Ketua TP PKK Kabupaten Mamasa; Dandim 1428/Mamasa; Wakil Ketua dan Anggota DPRD Mamasa; Kapolres yang diwakili Kapolsek Sumarorong; Sekretaris Daerah Mamasa; Kepala Badan Pusat Statistik Mamasa; tenaga ahli; perwakilan akademisi; tokoh agama; Ketua KPU; staf ahli bupati; serta perwakilan dunia usaha dan perbankan.
Forum Konsultasi Publik RPJMD bertujuan menghimpun aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD, memastikan keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
Sementara itu, Musrenbang RKPD diselenggarakan untuk merumuskan prioritas pembangunan tahunan yang akan dituangkan dalam RKPD 2025.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah materi disampaikan, di antaranya:
𝟭. 𝗣𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗺𝗮𝘀𝗮 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲 berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan dan forum perangkat daerah oleh Kepala Bappelitbangda Mamasa, Hermin Lullunglangi.
𝟮. 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗸𝗿𝗼 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 oleh Kepala BPS Mamasa, Aan Setyawan.
𝟯. 𝗣𝗼𝗸𝗼𝗸-𝗽𝗼𝗸𝗼𝗸 𝗣𝗶𝗸𝗶𝗿𝗮𝗻 𝗗𝗣𝗥𝗗 terkait arah kebijakan pembangunan tahun 2025–2029 dan RKPD 2026 oleh Wakil Ketua DPRD, Arwin Rahman Tona.
𝟰. 𝗘𝗸𝘀𝗽𝗼𝘀 𝗥𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝘄𝗮𝗹 𝗥𝗣𝗝𝗠𝗗 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗺𝗮𝘀𝗮 oleh Ketua Tim Ahli Penyusun RPJMD, Agussalim.
𝟱. 𝗔𝗿𝗮𝗵 𝗞𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝘂𝗹𝗮𝘄𝗲𝘀𝗶 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁 serta program prioritas pembangunan 2026 oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh Darwis Damir.
Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, dalam sambutannya menegaskan bahwa proses perencanaan ini merupakan momen strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan visi pembangunan daerah.
Ia berharap seluruh masukan dari peserta forum dapat menjadi dasar yang kuat dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna memperkuat arah kebijakan pembangunan Mamasa yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(*.𝑳𝒆𝒐 𝑴𝒅𝑩)
