Berita56,Toraja - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tana Toraja Stepanus Maluangan menilai kebijakan Bupati Kabupaten Tana Toraja Theofilus Allorerung terkait nasib tenaga kontrak daerah (TKD) tidak pro rakyat kecil.
Alasannya,Stepanus mengatakan, hingga berjalannya waktu hingga akhir September 2021 ini, SK dan honor ribuan TKD di kabupaten Tana Toraja tak kunjung juga terbayarkan.
Saat rapat Fraksi tadi kami para anggota DPRD Tana Toraja dari PDI Perjuangan bersepakat hal yang menyangkut nasib para TKD ini harus terus di perjuangkan. Harus segera ada tindak lanjut dari Pemkab Tana Toraja, terang Stepanus Maluangan usai rapat Fraksi di Gedung DPRD,Rabu (29/9/2021).
"Hingga saat ini nasib ribuan TKD tidak jelas,SK mereka sudah di tarik. Bila memang mereka para TKD memang sudah tidak di butuhkan pemkab. Jelaskan, jangan lah nasib mereka digantung," tegasnya.
Pemerintah seperti abai atas nasib TKD.Pemerintah tidak peduli atas kondisi saat ini, kata Stepanus Maluangan (TB)