Berita56,Toraja- Aktivis LSM Forum Komunikasi Tallu Lembangna (FKTL) Toto Balalembang,menilai bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab)Tana Toraja semestinya memperkuat koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan wabah Covid-19 di seluruh wilayah kabupaten Tana Toraja.
Menurut Toto,yang paling tepat adalah seluruh kebijakan penanganan dikoordinasikan bersama antara Pemkab dengan seluruh unsur elemen masyarakat melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang telah terbentuk.
"Artinya ,semua unsur elemen masyarakat di Tana Toraja dilibatkan secara optimal, dan terukur bukan sekedar hanya tertulis di dalam susunan Satgas saja, tokoh agama ,tokoh masyarakat,tokoh pemuda , Ormas ,serta unsur-unsur masyarakat lainnya,bisa membantu mengumpulkan data ,informasi langsung kepada pemkab untuk diolah dan diputuskan.Kecuali beberapa hal yang memang tidak bisa di lakukan selain oleh pemkab sendiri,"ujar Toto.
Toto mengatakan, unsur elemen masyarakat tersebut adalah garda terdepan dalam menyuplai data dan informasi real time terkait penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19. Pemkab memverifikasi, data tersebut kemudian di olah Satgas-Covid 19 yang sudah terbentuk.
Peran serta para tokoh agama ,tokoh masyarakat,tokoh pemuda dan ormas serta unsur-unsur lain sangat penting,sinergitas di maksimalkan sehingga informasi dan data dapat lebih real time diterima dan diolah Satgas,hal ini sangat berguna untuk dapat dijadikan rujukan bagaimana sebaiknya metode dan cara dalam penanganan penyebaran covid-19 di kabupaten Tana Toraja.
"Sekarang ini pemkab hanya sibuk dengan semprot sana sini dengan disinfektan,tapi melupakan persoalan imun tubuh warga masyarakat,apalah artinya semprot disinfektan kalau daya tahan tubuh lemah,sekali lagi penyemprotan disinfektan bukan tidak perlu dilaksanakan.Harus seimbang semprot dan imun warga masyarakat."kata Toto.
Persoalan nya adalah untuk memperkuat imun tubuh warga masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyebaran covid-19 ,tentulah di butuhkan tambahan asupan vitamin, peran serta pemkab untuk mencarikan jalan keluar atau solusinya.Misalnya warga masyarakat yang membeli vitamin hanya membayar 50 persen dari harga,sisanya pemkab yang subsidi langsung ke apotik.
Jadi pemkab memberikan subsidi ke apotik bukan kepada masyarakat.Dinkes yang kontrol setiap pembelian dari masyarakat dengan membawa kartu keluarga,ujar Toto.
Belum lagi persoalan proteksi dini awal,seperti masker dan hand sanitizer yang sampai saat ini belum juga ada perhatian serius dari pemerintah,semestinya persoalan kelangkaan dan mahal dan langka nya masker dan hand sanitizer sekarang ini bisa teratasin,tapi nyatanya persoalan tersebut masih menjadi salah satu keluhan di masyarakat.ungkap Toto.(*)
