Berita56,Toraja - Komisi I DPRD Tana Toraja ,prihatin akibat banyaknya jabatan lowong di lingkup Pemerintahan Kabupatan Tana Toraja.Sebanyak 276 jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengalami kekosongan pejabat definitif.
Persoalan ini terungkap,dalam rapat koordinasi Komisi I DPRD Tana Toraja, bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bagian Umum Setda dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di ruang rapat kerja Komisi I DPRD Tana Toraja, akhir pekan lalu.
276 jabatan lowong di lingkup Pemkab Tana Toraja itu mulai dari jabatan eselon IV, eselon III dan eselon II yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah," ujar anggota komisi I DPRD Tana Toraja, Yariana Somalinggi.
276 jabatan lowong di lingkup Pemkab Tana Toraja itu mulai dari jabatan eselon IV, eselon III dan eselon II yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah," ujar anggota komisi I DPRD Tana Toraja, Yariana Somalinggi.
Berdasarkan pemaparan BKPSDM, rincian ratusan jabatan lowong itu yakni, jabatan eselon IVB sebanyak 112, jabatan eselon IVA sebanyak 135, jabatan eselon IIIB sebanyak 10, jabatan eselon IIIA sebanyak 12 dan jabatan eselon II sebanyak 7.
Ironisnya, ada jabatan eselon II yang proses lelang jabatannya sudah selesai hampir satu tahun, namun pejabat definitifnya belum juga dilantik sampai sekarang. Jabatan itu yakni, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP).
Begitu juga dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang sempat menjadi pro dan kontra,dan menjadi perhatian banyak pihak.
Pasalnya, Bupati Kabupaten Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae sempat mengangkat dirinya sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kadis Kesehatan. Beberapa hari kemudian, Bupati kemudian menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yunus Sirante merangkap sebagai Plt Kadis Kesehatan.
Meski bergelar Doktor, Yunus Sirante tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan melainkan lulusan sarjana teknik atau insinyur.
"Banyaknya jabatan lowong yang jumlahnya ratusan dan penempatan pejabat OPD tidak sesuai dengan keahliaan dan latar belakang pendidikannya akan berdampak pada pelayanan birokrasi yang tidak optimal kepada masyarakat," ujar Yariana.
Legislator Partai Golkar itu pun meminta agar Bupati segera mengisi jabatan lowong yang ada di berbagai OPD. Khususnya, jabatan Kepala OPD, sehingga pelayanan pemerintahan berjalan maksimal. Jabatan Kepala OPD yang masih lowong saat ini, di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan serta Kepala Satpol PP.
Koordinator Monitoring dan Advokasi LSM Transparansi Birokrasi Sulsel, Ronald Epron,mengatakan, banyaknya jabatan lowong di lingkup Pemkab Tana Toraja menunjukkan buruknya birokrasi di daerah tersebut. Hal itu pula yang menurutnya menjadi salah satu faktor Pemkab Tana Toraja masuk zona merah Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Kemenpan-RB.(TB)
