Berita56,Jakarta – Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Yudhistira, mendesak Presiden untu mengevaluasi kepemimpinan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Re-LUN menilai PLN gagal mengantisipasi krisis energi yang memicu defisit daya hingga 1.500 MW di wilayah Jawa dan Bali belakangan ini.
Menurut Yudhistira, akar masalah berada pada minimnya pembangunan pembangkit baru dan kurangnya pemeliharaan infrastruktur selama periode 2021–2026. Berdasarkan data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, realisasi penambahan kapasitas di Sistem Jawa-Bali jauh dari target.
Berikut data target dan realisasi kapasitas pembangkit listrik:
Tahun Target Realisasi Capaian
2021 2.850 MW 320 MW 11%
2022 3.120 MW 415 MW 13%
2023 3.480 MW 580 MW 17%
2024 3.750 MW 720 MW 19%
2025 4.010 MW 890 MW 22%
TOTAL 17.210 MW 2.925 MW (17℅)
Selain itu, Re-LUN menyoroti program Energi Baru Terbarukan (EBT) 2021–2025 yang baru terealisasi 810 MW dari target 7.800 MW (di bawah 11 persen). Manajemen PLN dikritik lebih fokus pada pencitraan di forum internasional ketimbang eksekusi fisik di lapangan.
Yudhistira juga menyebut adanya keresahan terkait isu tata kelola internal, termasuk rumor potongan 3 persen pada proyek vendor demi mempercepat tanda tangan kontrak.
"Krisis ini bukti lemahnya eksekusi kelistrikan nasional. Ke depan, PLN harus dipimpin oleh sosok yang fokus pada kerja teknis dan pemenuhan hak listrik rakyat, bukan sekadar retorika," pungkasnya. (*/TB)
