Berita56,Mamasa—Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menemui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamasa, Musa, pada Rabu (22/3/2025) dalam rangka membahas langkah-langkah pemulihan dan perbaikan Kabupaten Mamasa.
Salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam menangani berbagai persoalan, termasuk pengembalian dana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 81 miliar.
Kajari Mamasa meminta agar pemerintah daerah segera menyerahkan laporan resmi terkait temuan tersebut.
Menurutnya, kecepatan pemrosesan laporan akan berpengaruh pada percepatan penanganan kasus, karena setelah menerima data dari pemerintah daerah, pihaknya dapat segera mengundang pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Menanggapi permintaan itu, Welem Sambolangi menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera menyiapkan data yang dibutuhkan dan memasukkannya dalam Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan kejaksaan.
Ia juga menekankan pentingnya itikad baik dan kesadaran dari pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan keuangan daerah ini.
Dalam pertemuan tersebut, Kajari Mamasa menyampaikan dukungannya terhadap visi dan misi pemerintahan Welem Sambolangi, terutama dalam 100 hari kerja pertamanya.
Selain temuan BPK, diskusi juga membahas berbagai permasalahan lain, seperti aset daerah yang masih dikuasai masyarakat, termasuk kendaraan dinas (Randis) yang belum dikembalikan, serta tunggakan pajak kendaraan dinas yang mencapai Rp 4 miliar meskipun anggarannya tersedia.
Selain itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi salah satu topik pembahasan. Pemerintah daerah dan kejaksaan membahas strategi optimalisasi pendapatan dari sektor retribusi pasar, pengelolaan aset daerah seperti lapangan, serta peningkatan kepatuhan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Welem menegaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi defisit fiskal yang masih menjadi tantangan bagi Mamasa. Menurutnya, jika upaya ini tidak dilakukan secara maksimal, maka kondisi keuangan daerah akan terus mengalami tekanan.(𝑳𝒆𝒐 𝑴𝒅𝑩)
