.jpeg)
Berita56,Toraja--Proses mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup pemkab Tana Toraja terindikasi amburadul,dan kontroversi mewarnai seleksi.
Seleksi pejabat tersebut diduga kuat tak merujuk pada perda No 4 / 2022 tentang kelembagaan struktur pemkab.
Perda no 20 / 2016 tentang kelembagaan yang lama tak berlaku lagi tetapi malah itu yang dilelang untuk diisi pejabatnya.
Hasil dari proses seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut adalah pejabat yang akan dilantik itu akan menempati jabatan yang sudah tak ada lagi.
Dilelang 6 – 8 Desember 2022 lalu, jauh sebelum pelaksanaan seleksi itu sudah ditetapkan perda no 4 / 2022 tentang kelembagaan yang baru.
Belum lagi pejabat yang ikut diduga ada belum memenuhi syarat untuk ikut seleksi lelang jabatan tersebut. Jika hal itu benar jadi makin menambah kejanggalan proses tersebut.
Menanggapin hal tersebut, dikutip dari media online Medianta .com, ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi mengatakan tanggungjawab itu sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
” Kita akan tanyakan ke sekda, dan kalau masalah atau hal lain yang ditimbulkan akan kita tindaklanjuti, ” ungkap Welem,kepada wartawan,Rabu (26/1/2023).di ruang kerjanya.
Sementara itu penjabat Sekda Tana Toraja Suleman Malua mengakui ada beberapa keliruan dalam penilaian kata dan angka dalam pengumuman tersebut.
”Memang itu ada dan salah ketik saja, ” katanya
entengnya.
Hal itu menurutnya biasa saja dan bisa diperbaiki seperlunya.
Amburadulnya proses seleksi pejabat tinggi pratama pemkab ini,berdampak luas terhadap Aparatur Sipil Negara(ASN) se kabupaten Tana Toraja,hingga Jumat(.27/1) belum menerima gaji bulan Januari.
Informasi yang diperoleh redaksi,belum terbayarkannya gaji ASN Januari 2023,karena belum adanya pejabat defenitif Kepala Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).(TB)
.
