Berita56,Toraja - Soal akses menuju kawasan objek wisata Burake yang sekarang ini dalam penguasaan oknum tertentu menjadi perhatian banyak pihak.
Pemerintah daerah Tana Toraja harus segera menindaklanjutin persoalan ini,tidak boleh lemah dan kalah terhadap tindakan oknum.
Obyek Wisata tersebut telah menggunakan anggaran Negara Puluhan Milyar rupiah. Faktanya obyek Wisata tersebut pernah dikelola oleh Pemda Tana Toraja dan merupakan sumber PAD yang menakjubkan, termasuk salah satu pemasuk PAD yang besar.
Wisatawan yang berkunjung pun sungguh menikmati keindahan alam dan paduan karya seni Patung Yesus merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia khususnya Sulsel yang menakjubkan.Kini semua itu tinggal kenangan saja.
Pengelolaan Obyek Wisata yang dulu ditangani Pemda Tana Toraja terkesan mati suri, antara pendemi Covid dengan penguasaan oknum tertentu.
Kini tidak bisa lagi menjadi andalan PAD Tana Toraja, miris dan memalukan pengelola PAD sudah tidak ada lagi.
Nampak dilokasi. Pos penarikan retribusi wisata dikuasai oknum oknum tidak jelas. Wisatawan diturunkan dan untuk menuju Obyek Wisata terpaksa menggunakan ojek motor.
Pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran.Janji pemerintah mengelola obyek wisata secara professional untuk peningkatan PAD semakin jauh dari kenyataan.
Good goverment yang dikumandangkan tinggal janji.Sikap tegas Pemda Tana Toraja sangat menentukan bagaimana Burake bisa kembali menghasilkan PAD.
Sumber PAD terkesan ditelantarkan pengelolaannya, sementara keuangan daerah defisit, gaji TKD belum terselesaikan, beberapa rekanan belum terbayarkan.
Polemik ini
butuh penyelesaian secepatnya.
Setelah mengunjungi wisata burake, Piter Ponda Barani yang akrab di sapa Bangpit saat diminta pendapatnya, Nampak kebigungan terkesan heran mau berbicara apa.
Setelah mengunjungi wisata burake, Piter Ponda Barani yang akrab di sapa Bangpit saat diminta pendapatnya, Nampak kebigungan terkesan heran mau berbicara apa.
"Pengelolaan Obyek Wisata itu bisa oleh Pemerintah dan bisa juga oleh swasta atau masyarakat," jelas Bangpit,saat ditemui redaksi berita56.com, di Makale Sabtu (6/11/2021).
Pengelolaan oleh pemerintah itu, sedapat mungkin memberikan PAD dan juga berdampak positif bagi masyarakat setempat, oleh karena itu pengelolaan pariwisata di Indonesia selalu memperhatikan social kemasyarakatannya,katanya.
Masyarakat tidak bisa juga kemauannya sendiri yang terealisasi, karena ini menyangkut pengelolaan keuangan Negara,ujar Bangpit.
Diakhir percakapan Bangit tegaskan menyangkut Pengelolaan Aset Negara di daerah, Pemda tidak bisa kalah, oleh intervensi oknum-oknum tertentu.
" Hak pengelolaan Asset Negara di daerah sepenuhnya ada di Pemda. Yang dikelola demi kepentingan Negara dan masyarakat,"ungkapnya.
Saat ditanyakan lebih lanjut OPD mana yang bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata Burake. Bangpit menjawab sambil tersenyum.
” Jangan Tanya saya dong bang, hehehe…. Mengenai job penugasan itukan kewenangan bupati … sudah ya “jawabnya.
Suara DPRD Tana Toraja pun belum terdengar, mungkin sebuah dilema bagi Anggota DPRD Dapil Makale.
Bersuara untuk PAD akan kehilangan pemilih, bersuara untuk oknum oknum akan merugikan Negara, PAD tidak ada. Semoga dilematis ini terselesaikan dengan baik,pungkasnya (TB)
