Berita56,Maros - Beredar undangan konsolidasi yang dialamatkan kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Maros.
Undangan tersebut diinisiasi oleh Muhammad Bakri, yang mengatasnamakan Ketua Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) Maros, dengan menyerukan penolakan terhadap Suhartina Bohari sebagai Pejabat Sementara (Pj) Bupati Maros.
Menanggapi hal ini, Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Maros menolak untuk terlibat dalam gerakan yang dinilai sangat tendensius dan berbau politis.
"Gerakan ini tampak tendensius dan politis. Bagaimana mungkin seorang Ketua GRANAT Maros hanya melihat satu sisi, yakni hasil tes kesehatan dari BNN Sulsel, tanpa mempertimbangkan hasil tes dari BNN DKI Jakarta yang memiliki otoritas lebih sah sebagai lembaga negara," tegas Ketua LMP Maros.
Publik, menurutnya, telah mengetahui adanya dua hasil tes kesehatan terkait Suhartina Bohari. BNN Sulsel menyatakan positif amfetamin dan metamfetamin, sementara BNN DKI Jakarta menyatakan negatif atas kedua zat tersebut.
"Sejauh ini, tidak ada pihak yang meragukan keabsahan hasil tes dari BNN DKI Jakarta. Ini adalah bukti kuat bahwa Suhartina Bohari tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika," jelasnya.
Sebelumnya, Muhammad Bakri juga mendesak agar Suhartina direhabilitasi atau bahkan dipidanakan, sebagaimana diberitakan oleh salah satu media siber pada 21 September 2024. Desakan ini dianggap politis dan tidak logis.
"Bagaimana mungkin dilakukan rehabilitasi ketika hasil pemeriksaan terbaru dari BNN DKI Jakarta menyatakan Suhartina tidak terindikasi narkotika? Ini berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) BNN DKI Jakarta nomor: SKHPN-69633/IX/3100/2024/BNN, tertanggal 9 September 2024."
Menurut Ketua LMP Maros, gerakan yang dipimpin oleh Muhammad Bakri ini sarat dengan kepentingan politik.
"Publik tahu sepak terjang Bakri, terutama saat pencalonannya di periode pertama program 'Maros Keren'. Jelas ke mana arah gerakan ini, yakni untuk menggagalkan Suhartina Bohari sebagai Pj Bupati Maros," katanya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga suasana Pilkada yang damai dan tertib di Kabupaten Maros.
"Mari kita wujudkan Pilkada damai, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Semua pihak diharapkan menahan diri dan tidak terprovokasi oleh gerakan-gerakan politik yang berpotensi memicu ketegangan publik," pungkasnya.(*)
